Sulteng,Morowali Utara,InterGreenmedia.co.id — Dewan Adat Witamori bersama tokoh-tokoh adat Mori melayangkan kecaman keras terhadap PT. SEI atas dugaan pelanggaran hukum adat dan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara nasional dan internasional. Hal ini bermula dari pengabaian surat resmi Dewan Adat pada 21 Januari 2025, yang berisi pemberitahuan rencana pertemuan adat dengan PT. SEI pada 23 Januari 2025.
Surat tersebut, yang mencerminkan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), bertujuan untuk membangun dialog antara masyarakat adat dan perusahaan. Namun, pihak PT. SEI, termasuk eksternal perusahaan yang diwakili oleh Yanto, tidak memberikan tanggapan, bahkan setelah Kepala Desa Bunta mencoba menghubungi mereka untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.
Pelanggaran Hukum dan HAM
Pengabaian komunikasi oleh PT. SEI tidak hanya melanggar norma budaya adat setempat, tetapi juga berpotensi melanggar hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya di wilayah adat mereka.
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) juga menetapkan bahwa masyarakat adat berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Dalam kasus ini, sikap PT. SEI dinilai mencederai hak-hak dasar tersebut.
“Ketika perusahaan seperti PT. SEI mengabaikan komunikasi dengan masyarakat adat, mereka tidak hanya melukai nilai adat lokal, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip HAM yang diakui secara global,” ujar salah satu tokoh adat Mori.
Fani Mistika Tampake: Hak Masyarakat Adat Tidak Boleh Diremehkan
Perhatian terhadap kasus ini juga datang dari Ibu Fani Mistika Tampake, anggota DPRD Morowali Utara dari Partai Golkar. Ia dengan tegas menyatakan ketidakpantasan atas sikap PT. SEI yang dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
“Perilaku seperti ini tidak bisa dibiarkan. Hak-hak masyarakat adat Morowali Utara yang dijamin oleh undang-undang dan norma adat tidak boleh diremehkan oleh pihak mana pun, termasuk perusahaan besar seperti PT. SEI. Ini adalah ketidakpantasan yang mencederai rasa keadilan masyarakat adat kami,” ungkap Fani Mistika Tampake dalam pernyataannya kepada media.
Fani juga menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di tanah adat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati adat istiadat setempat. “Kita tidak melarang investasi atau kegiatan industri, tapi mereka harus berjalan selaras dengan penghormatan terhadap budaya dan masyarakat setempat. Jika ini terus dibiarkan, masyarakat adat akan merasa tertindas di tanah mereka sendiri,” tegasnya.
Fani menyampaikan bahwa DPRD akan mengambil langkah konkret untuk memastikan masalah ini ditangani dengan serius. “Kami akan memanggil pihak PT. SEI untuk memberikan klarifikasi dan meminta mereka menghormati komunikasi dengan Dewan Adat. Tidak ada ruang untuk ketidakadilan di Morowali Utara,” tambahnya.
Budaya Adat sebagai Pilar Keberlanjutan
Dalam budaya masyarakat adat Mori, prinsip mempeuru (menjunjung tinggi nilai adat) menjadi dasar keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Sikap PT. SEI yang mengabaikan surat resmi Dewan Adat dinilai mencerminkan ketidakpedulian terhadap prinsip ini, sekaligus melemahkan upaya menjaga hubungan harmonis antara masyarakat adat dan perusahaan.
Dewan Adat Witamori menegaskan bahwa masyarakat adat Mori selama ini mendukung keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Morowali Utara. Namun, dukungan tersebut harus diiringi dengan penghormatan terhadap adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal.
Tuntutan Dewan Adat dan Langkah Hukum
Atas kejadian ini, Dewan Adat Witamori menyatakan akan memberikan sanksi adat kepada pihak PT. SEI dan individu yang dianggap melanggar etika budaya lokal. Selain itu, mereka mempertimbangkan langkah hukum untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat.
“Kami berharap PT. SEI segera memberikan klarifikasi dan menjunjung nilai ‘di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.’ Penghormatan terhadap adat dan HAM adalah kunci keberlanjutan,” ujar Ketua Dewan Adat Witamori.
Prinsip PBB dan Tanggung Jawab Perusahaan
PBB melalui UNDRIP menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah masyarakat adat wajib mematuhi prinsip konsultasi dan partisipasi. Sikap mengabaikan komunikasi seperti yang dilakukan PT. SEI dapat mencederai komitmen global terhadap penghormatan hak-hak masyarakat adat.
Hingga berita ini diterbitkan, PT. SEI belum memberikan klarifikasi resmi atas tuduhan ini. Masyarakat adat Mori berharap perusahaan segera memperbaiki hubungan melalui dialog konstruktif yang menghormati hukum, HAM, dan adat sebagai bagian dari keberlanjutan pembangunan di Morowali Utara.Tim,RY.Mona
