Sulteng,Morowali Utara – Dalam sebuah investigasi mendalam yang dilakukan oleh Intergreenmedia.co.id, terungkap dugaan penyimpangan signifikan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah di Kabupaten Morowali Utara. Temuan ini menyoroti ketidakberesan dalam pengembalian honor, penggunaan dana yang tidak sesuai, dan pembayaran berlebihan yang berpotensi melanggar regulasi keuangan negara.
Pengelolaan Dana BOS, yang seharusnya mendukung operasional sekolah dan kualitas pendidikan, justru terindikasi disalahgunakan. Dugaan penyimpangan ini melibatkan sejumlah sekolah di wilayah tersebut dengan total nilai yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengawasan anggaran dan penerapan aturan.
Rincian Temuan Menggugah: Dana BOS yang Tidak Sesuai Peruntukannya ?
Temuan yang didapatkan di lapangan menunjukkan sejumlah masalah dalam pengelolaan dana tersebut:
SDN Mohoni RA: Kepala sekolah diduga belum menyetorkan honor yang seharusnya dikembalikan ke kas bendahara BOS.
SMPN 1 Mori Utara: Bendahara sekolah tercatat belum menyetorkan honor pengembalian yang mencapai nominal cukup besar.
SDN 2 Kolonodale: Tiga penerima honor belum mengembalikan dana sesuai prosedur, dengan masing-masing dana yang seharusnya disetorkan.
SDN 4 Kolonodale: Beberapa penerima honor, termasuk bendahara, belum menyelesaikan pengembalian dana sesuai aturan.
SDN 5 Kolonodale: Kepala sekolah terlibat dalam penyaluran honor yang tidak sesuai prosedur dan belum disetorkan ke kas.
SMPN 1 Petasia: Dua penerima honor belum mengembalikan dana ke kas sekolah.
SDN Tokala Atas: Bendahara sekolah belum menyelesaikan pengembalian dana honor, meskipun jumlahnya terbatas namun tetap cukup signifikan.
SMPN 2 Bungku Utara: Kasus serupa terjadi, dengan dana honor yang belum kembali ke kas bendahara BOS.
Dari seluruh temuan ini, nilai pengembalian honor yang belum disetorkan ke kas diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu, ditemukan juga penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta kelebihan pembayaran honor yang berpotensi melanggar ketentuan yang ada.
Pelanggaran Regulasi yang Mengancam: Apa Sanksinya?
Penyimpangan yang terungkap berpotensi melanggar sejumlah regulasi penting, seperti:
PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan setiap pengeluaran memiliki bukti yang sah dan lengkap.
Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, yang melarang pemberian honor kepada ASN atau PPPK serta penggunaan Dana BOS untuk kegiatan yang sudah dibiayai oleh sumber lain yang sah. Jika dibiarkan, temuan ini bisa mengarah pada penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Konfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Morowali Utara: Menunggu Penjelasan
Tim redaksi Intergreenmedia.co.id telah mengajukan surat konfirmasi No.: 004/MT/16/Redaksi/12/2024 resmi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara, meminta penjelasan mengenai sejumlah hal terkait temuan tersebut. Beberapa pertanyaan penting yang diajukan antara lain:
Langkah apa yang akan diambil terkait penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai peruntukan?
Bagaimana mekanisme pengembalian honor yang belum disetorkan ke kas bendahara BOS?
Mengapa kelebihan pembayaran honor, khususnya kepada ASN atau PPPK, masih terjadi meskipun sudah ada regulasi yang melarangnya?
Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki pengawasan dan pemantauan dana BOS agar kejadian serupa tidak terulang?
Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci untuk Perbaikan
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak terkait tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Dana BOS harus digunakan dengan penuh tanggung jawab agar dapat benar-benar mendukung pendidikan yang lebih baik.
Menurut para pengamat pendidikan, masalah utama dalam kasus ini adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman mengenai regulasi pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, tindakan korektif dari Dinas Pendidikan Morowali Utara dan pihak terkait sangat diharapkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana dan menjaga integritas sektor pendidikan. Tim.Mona .Jr Royiki
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan hasil investigasi yang mengutamakan prinsip jurnalisme yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Redaksi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi sesuai dengan hak jawab yang diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.
