Jakarta, Intergreenmedia.co.id, 29 Desember 2024 – Pengelolaan barang bawaan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang dikelola oleh PT Pelni (Persero), masih menghadapi sejumlah kendala serius yang berpotensi merugikan pendapatan negara dan daerah. Proses pengelolaan barang, baik dalam kategori bagasi maupun barang non-bagasi, tidak sepenuhnya transparan dan terorganisir dengan baik. Hal ini memicu kerugian finansial bagi negara dan daerah yang seharusnya mendapatkan pendapatan lebih dari sektor pelabuhan.
Penanganan Over Bagasi Tidak Transparan dan Rentan Korupsi’
Dalam pemeriksaan di lapangan, ditemukan bahwa penanganan barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan (over bagasi) tidak dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terukur. Proses perhitungan tarif over bagasi yang menggunakan aplikasi Pelni Passenger Service System (PPSS) tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyebabkan potensi pendapatan negara dari sektor ini menjadi terabaikan. Sistem ini juga rentan terhadap potensi penyimpangan yang bisa mengarah pada praktik korupsi jika tidak diawasi dengan baik.
Pengelolaan Barang Non-Bagasi yang Mengabaikan Kepatuhan Hukum.
Masalah semakin rumit dengan pengelolaan barang kategori non-bagasi yang seharusnya masuk dalam kategori kargo. Tanpa adanya sistem pengelolaan yang memadai, barang-barang tersebut tidak tercatat dan terhitung dengan benar, yang mengakibatkan potensi pendapatan negara dan daerah dari sektor kargo terhambat. Selain itu, barang-barang tersebut tidak selalu melalui pemeriksaan yang sesuai dengan hukum, termasuk pemeriksaan timbangan dan X-Ray, yang dapat mempengaruhi pengawasan keamanan dan ketertiban.
Kekurangan Koordinasi dan Pengawasan Dalam Sistem Pengelolaan
Menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyebab utama masalah ini adalah kurangnya koordinasi antara PT Pelni (Persero) dan PT Pelindo (Persero) sebagai pengelola pelabuhan. Selain itu, pengawasan yang lemah oleh pihak terkait, seperti petugas pelabuhan dan penyedia jasa porter/TKBM, telah mengurangi efektivitas pengelolaan barang di terminal penumpang. Ketiadaan pengawasan yang memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi dan pelanggaran hukum yang merugikan negara.
Rekomendasi BPK: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
BPK telah memberikan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan barang di terminal penumpang. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan transparansi dalam sistem pengelolaan barang, perbaikan koordinasi antar lembaga terkait, serta penguatan pengawasan di tingkat operasional. PT Pelni (Persero) diminta untuk merancang model bisnis yang lebih kompetitif dan menciptakan peluang bisnis yang dapat mendukung pendapatan negara dan daerah.
Selain itu, Direksi PT Pelni diminta untuk memperbaiki sistem pengelolaan barang bawaan penumpang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam penanganan over bagasi dan pengelolaan barang non-bagasi. Semua ini diharapkan dapat mencegah praktik korupsi dan meningkatkan pendapatan negara serta daerah secara signifikan.Tim.RE. Inter green media
