Palu, InterGreen Media – Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari berbagai sektor pajak mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2022. Beberapa sektor bahkan mencatatkan pencapaian di atas target yang telah ditetapkan, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Dari beberapa jenis pajak yang dipantau, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi salah satu yang memberikan kontribusi terbesar, dengan realisasi pendapatan yang melampaui seratus dua puluh persen dari target.
Menurut data yang dirilis oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, pendapatan dari sektor PBBKB tercatat sebesar lebih dari tiga ratus empat puluh miliar rupiah pada tahun 2022. Angka ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar dua ratus tujuh puluh miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, kenaikan ini mencapai sekitar dua puluh lima persen.
Peningkatan Konsumsi Bahan Bakar Jadi Pendorong Utama
Kenaikan pendapatan dari PBBKB ini didorong oleh peningkatan konsumsi bahan bakar di wilayah Sulawesi Tengah. Data menunjukkan, penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Bensin dan Solar masing-masing mengalami pertumbuhan yang pesat. Bahan bakar bensin, termasuk varian premium, pertalite, dan pertamax, memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan sektor ini. Sementara itu, pajak dari bahan bakar solar mencatat pertumbuhan yang luar biasa, mencapai lebih dari lima ribu persen dibandingkan target awal, mengindikasikan kenaikan signifikan dalam konsumsi solar untuk berbagai keperluan transportasi dan industri.
Namun, tidak semua jenis bahan bakar menunjukkan capaian positif. Beberapa bahan bakar lainnya tercatat tidak mencapai target yang ditetapkan, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat di tengah meningkatnya kesadaran akan penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Kinerja Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB) Stabil
Sementara itu, penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menunjukkan performa yang cukup baik. Total realisasi pendapatan dari sektor ini mencapai lebih dari tiga ratus miliar rupiah, melebihi target awal yang ditetapkan. Kendaraan roda dua dan roda tiga, yang umumnya menjadi pilihan transportasi utama di wilayah pedesaan, mencatatkan lonjakan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Realisasi pendapatan dari kendaraan roda dua dan roda tiga menunjukkan adanya peningkatan permintaan dan registrasi kendaraan baru di Sulawesi Tengah. Hal ini dapat mencerminkan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi,” ungkap seorang analis ekonomi lokal yang dimintai komentar oleh InterGreen Media.
Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tumbuh Positif
Selain sektor pajak kendaraan, Pajak Air Permukaan (PAP) juga mencatatkan pencapaian luar biasa. Pada tahun 2022, pendapatan dari sektor ini mencapai lebih dari lima puluh persen di atas target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas industri yang memanfaatkan sumber daya air di wilayah tersebut. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PAP tumbuh hingga lebih dari tujuh puluh lima persen.
Begitu pula dengan Pajak Rokok, yang meskipun hanya mencatatkan kenaikan sebesar delapan persen dibandingkan target awal, tetap memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah. Realisasi penerimaan pajak rokok tahun 2022 tercatat di atas dua ratus miliar rupiah, mengindikasikan bahwa konsumsi rokok di wilayah ini masih cukup stabil, meskipun ada berbagai upaya kampanye pengurangan konsumsi produk tembakau.
Tantangan pada Penerimaan Retribusi Daerah
Namun, tidak semua sektor pendapatan daerah menunjukkan performa positif. Beberapa jenis retribusi daerah justru mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022. Retribusi Izin Usaha Perikanan, misalnya, mengalami penurunan hingga lebih dari delapan puluh persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah permohonan izin serta belum optimalnya regulasi yang mengatur pemungutan retribusi di sektor ini.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga belum berhasil merealisasikan penerimaan dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Kendala ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur pemungutan IMTA di tingkat provinsi. Pemerintah setempat saat ini tengah berupaya menyusun regulasi baru untuk memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi agar penerimaan di sektor ini bisa dimaksimalkan pada tahun-tahun mendatang.
Prospek Positif, Tapi Perlu Perbaikan Regulasi
Secara keseluruhan, capaian pendapatan pajak dan retribusi di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 memberikan sinyal positif bagi perekonomian daerah. Beberapa sektor pajak berhasil melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai menguat. Namun, pemerintah daerah masih perlu melakukan evaluasi dan perbaikan regulasi, terutama untuk sektor-sektor yang belum mencapai target.
“Dengan penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan, kami optimis pendapatan daerah akan semakin meningkat di masa mendatang, sehingga dapat mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan,” ujar seorang pejabat dari BPKAD Sulawesi Tengah.
Pencapaian ini juga memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus menggali potensi penerimaan lain yang belum tergarap secara optimal, guna memastikan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan lebih berkelanjutan.
