Reporter: Intergreen Media – Investigasi Hukum
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat November 11 .2024 – Proyek besar yang bertujuan untuk mempercepat redistribusi tanah dari kawasan hutan ke masyarakat telah selesai dengan hasil yang cukup signifikan: peta tematik pertanahan dan ruang yang sudah diunggah ke geoportal. Namun, di balik pencapaian tersebut, terungkap temuan mengejutkan yang bisa merugikan keuangan negara—pemborosan anggaran hingga lebih dari Rp180 juta.
Kelebihan Pembayaran Honor: Temuan Menyakitkan
Selama pelaksanaan proyek yang melibatkan puluhan personil survei, muncul masalah serius terkait pembayaran honorarium. Pemeriksaan administratif mengungkap bahwa ada kelebihan pembayaran honor atas dua orang koordinator survei yang tidak pernah berangkat ke lokasi. Meskipun kedua koordinator tersebut tak hadir, honor tetap dibayarkan dengan total Rp62.400.000. Selain itu, 18 surveyor pengganti yang menggantikan posisi mereka menerima honorarium lebih besar dari yang seharusnya—sehingga negara dirugikan sebesar Rp104.400.000.
Peralatan yang Tidak Digunakan: Biaya Sewa yang Tidak Perlu
Proyek ini juga mengalokasikan dana untuk penyewaan berbagai peralatan, seperti tablet, GPS, dan laptop untuk kebutuhan survei. Namun, ternyata ada dua unit peralatan yang disewa meski tak digunakan, karena dua koordinator survei tidak hadir. Akibatnya, biaya sewa yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya—sebesar Rp13.945.570.
Mengabaikan Aturan yang Ada
Temuan ini memunculkan pertanyaan besar tentang pengelolaan anggaran negara. Berdasarkan aturan yang ada, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 50 Tahun 2018, pejabat yang terlibat dalam pengeluaran anggaran harus memastikan bahwa semua pengeluaran dilakukan dengan tepat, efisien, dan sah. Dalam hal ini, pembayaran honor dan sewa peralatan yang tidak sesuai sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik.
Mengapa Ini Bisa Terjadi?
Kelebihan pembayaran honor dan biaya sewa ini menunjukkan ada celah dalam pengawasan proyek, meskipun dana yang dikeluarkan cukup besar. PPK, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, seharusnya lebih teliti dalam memverifikasi laporan dan pengeluaran yang diajukan. Pengawasan yang lemah ini memberikan celah untuk pemborosan yang seharusnya bisa dihindari.
Tanggapan dari Pihak Terkait
Meskipun temuan ini cukup mengganggu, pihak-pihak terkait dalam proyek ini—termasuk PT BR dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)—belum memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, diharapkan tindakan korektif segera diambil untuk menghindari terulangnya kesalahan serupa di masa depan.
Pelajaran yang Dapat Dipetik
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan, terutama dalam proyek yang menggunakan dana negara. Ke depan, pemerintah dan pihak terkait harus memperkuat sistem pengawasan dan kontrol terhadap setiap pengeluaran anggaran, guna memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan utama proyek ini.
Menyongsong Reforma Agraria yang Lebih Baik
Dengan besarnya potensi manfaat yang dapat diperoleh dari proyek redistribusi tanah ini, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berfokus pada kesejahteraan rakyat. Pemborosan anggaran yang terjadi justru menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan utama Reforma Agraria, yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan.
Penutupan
Penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek pemerintah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu terus memperbaiki mekanisme pengawasan, agar dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. ( Jr Royiki)
