Jakarta,InterGreenMedia.co.id, 28 Desember 2024 -PT Pelni (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa transportasi laut, memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek pelayanan penumpang, termasuk barang bawaan atau bagasi. Namun, pengelolaan barang bawaan penumpang di perusahaan ini dinilai belum optimal dan membutuhkan perbaikan untuk dapat meningkatkan pendapatan negara. Pengelolaan barang bawaan ini melibatkan beberapa pihak terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, PT Pelindo (Persero), PT Pelni (Persero), serta penyedia jasa porter dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
Menurut ketentuan yang berlaku, Otoritas Pelabuhan bertugas memantau pelaksanaan ketentuan pelayanan penumpang dan bagasi. PT Pelindo (Persero) berperan dalam memastikan ketersediaan fasilitas keamanan dan ketertiban di terminal penumpang, seperti peralatan X-Ray dan metal detector. Sementara itu, PT Pelni (Persero) bertanggung jawab memastikan barang yang dibawa penumpang tidak melebihi batas yang telah ditentukan serta menyediakan sarana dan prasarana untuk mengelola barang non-bagasi.
Namun, pengelolaan barang bawaan penumpang ini masih menghadapi beberapa masalah, terutama terkait dengan barang yang melebihi batas ukuran atau berat yang telah ditentukan, yang dikenal dengan istilah over bagasi. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa petugas di PT Pelni (Persero) Cabang Tanjung Priok di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap barang yang masuk kategori over bagasi belum memadai. Penumpang yang membawa barang berlebih tidak selalu diminta untuk memverifikasi atau menimbang barang dengan teliti. Bahkan, barang bawaan penumpang sering kali dibawa tanpa pengawasan langsung oleh pemiliknya.
Selain itu, terdapat masalah terkait dengan tidak seluruh barang bawaan penumpang yang diperiksa menggunakan alat X-Ray, yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran aturan serta risiko keamanan. Dengan pengawasan yang kurang maksimal, potensi pendapatan dari over bagasi yang seharusnya diterima oleh perusahaan juga menjadi terhambat.
Ketidakoptimalan Penanganan Over Bagasi Menghambat Pendapatan Negara
Dalam hal penentuan tarif over bagasi, PT Pelni (Persero) menggunakan aplikasi Pelni Passenger Service System (PPSS). Aplikasi ini diharapkan dapat memproses dan menghitung biaya tambahan untuk barang yang melebihi batas yang ditentukan. Namun, berdasarkan pengamatan, sistem ini belum sepenuhnya optimal dalam menghitung tarif secara akurat. Penumpang yang melebihi batas barang bebas sering kali hanya dihitung berdasarkan berat tanpa mempertimbangkan rincian lain yang lebih kompleks.
Penyimpangan dalam sistem pengelolaan barang bawaan ini menunjukkan adanya celah dalam transparansi pengelolaan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses penghitungan tarif atau pengelolaan barang. Ketidakjelasan prosedur ini tidak hanya merugikan PT Pelni (Persero) dari sisi pendapatan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpuasan penumpang yang merasa tidak diperlakukan secara adil.
Perlunya Reformasi dalam Pengelolaan Barang Penumpang untuk Meningkatkan Transparansi dan Pendapatan Negara
Untuk meningkatkan transparansi dan mencegah potensi penyalahgunaan, PT Pelni (Persero) perlu memperbaiki sistem pengawasan barang bawaan penumpang dengan cara yang lebih ketat dan transparan. Pemeriksaan barang harus dilakukan dengan lebih teliti menggunakan alat yang memadai dan memastikan bahwa semua barang yang dibawa penumpang telah diperiksa dengan tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, dalam hal tarif over bagasi, PT Pelni (Persero) perlu melakukan evaluasi terhadap aplikasi PPSS agar perhitungan tarif dapat dilakukan dengan lebih akurat dan transparan, guna mencegah potensi manipulasi data yang dapat merugikan pendapatan negara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan barang bawaan penumpang serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan PT Pelni (Persero) dan negara.
Transparansi dalam pengelolaan barang bawaan penumpang dan penghitungan tarif yang lebih akurat akan sangat berguna dalam membangun kepercayaan penumpang terhadap layanan PT Pelni (Persero), sekaligus mendukung upaya pemberantasan praktik korupsi dalam sistem transportasi publik.Tim.RE.Inter Green Media
