Sultra,InterGreenMedia.co.id,1 Januari 2024-Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berhasil mencatat realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 yang melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini menjadi pencapaian yang patut diapresiasi, tetapi sejumlah permasalahan dalam transparansi dan pengelolaan pajak masih menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius.
Pencapaian dan Potensi Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2023, pendapatan dari berbagai objek pajak, seperti Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Pajak Reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan (PPJ), menunjukkan kinerja yang bervariasi. Pajak Reklame mencatat capaian tertinggi dengan realisasi mencapai lebih dari dua kali lipat dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya mencapai kurang dari separuh target.
Namun, hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan instansi terkait mengungkapkan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum dipungut. Beberapa kasus yang mencuat di antaranya:
Pajak Hotel: Potensi penerimaan pajak senilai puluhan juta rupiah dari dua hotel yang tidak menyetor pajak akibat kerusakan alat perekam pajak (tapping box).
Pajak Rumah Makan: Potensi pajak dari belasan rumah makan/jasa katering yang belum membayar pajak, serta kekurangan pembayaran dari beberapa rumah makan lainnya. Total potensi penerimaan mencapai ratusan juta rupiah.
Pajak Penerangan Jalan Non-PLN: Potensi pajak puluhan juta rupiah yang belum dipungut.
Transparansi Pajak dan Masalah Hukum
Permasalahan dalam pengelolaan pajak daerah tidak hanya terkait dengan aspek teknis pemungutan, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi dan kepatuhan hukum. Dalam kasus Pajak Hotel, empat hotel yang telah dipasang alat perekam pajak pada tahun 2020 tidak melaporkan kewajiban pajaknya sepanjang tahun 2023. Selain itu, data dari dua hotel menunjukkan potensi pendapatan yang signifikan, namun belum ditindaklanjuti dengan pemungutan pajak yang sesuai.
Kondisi serupa juga terjadi pada Pajak Rumah Makan, di mana tidak adanya pengawasan yang memadai menyebabkan banyaknya rumah makan yang tidak menyetorkan pajak. Ketidakteraturan ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas yang menjadi pintu masuk bagi potensi pelanggaran hukum, bahkan korupsi.
Urgensi Penguatan Transparansi dan Pencegahan Korupsi
Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme transparansi dalam pengelolaan pajak. Penerapan teknologi yang lebih andal, seperti sistem pajak digital yang terintegrasi, dapat menjadi solusi untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha, baik hotel, rumah makan, maupun objek pajak lainnya, harus menjadi prioritas. Hal ini harus didukung oleh kerangka hukum yang tegas untuk menindak pelanggaran, serta mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan pajak daerah.
Menjaga Integritas Pendapatan Daerah
Pendapatan pajak daerah merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak hanya harus memastikan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan pengelolaan pajak di Kabupaten Konawe Utara menjadi refleksi penting bagi daerah lain untuk lebih serius mengatasi masalah hukum, transparansi, dan potensi korupsi yang dapat menghambat optimalisasi pendapatan negara dan daerah.
Hingga berita ini tayang, redaksi belum mendapatkan pernyataan resmi dari dinas terkait atau dari Pemerintah Daerah Konawe Utara.Tim.RE.Inter Green Media
