Sulteng,Sigi, InterGreenMedia.co.id – Audit terbaru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai kejanggalan dalam sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Sigi. Meski telah selesai dan dibayar lunas, beberapa proyek terindikasi mengalami kekurangan volume pekerjaan, mengakibatkan potensi kerugian daerah hingga ratusan juta rupiah.
Proyek Bermasalah Terungkap
Dari rumah sakit lapangan hingga ruang terbuka hijau (RTH) di beberapa desa, hasil audit menunjukkan ada praktik yang tidak sesuai aturan. Data yang dihimpun InterGreenMedia.co.id mengungkap beberapa proyek dengan kejanggalan sebagai berikut:
Rumah Sakit Lapangan Tondo
Proyek ini bernilai lebih dari Rp8 miliar. Namun, hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan adanya kekurangan pekerjaan dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.
RTH Desa Kalukubula (Tahap II)
Dengan nilai kontrak lebih dari Rp9 miliar, audit menemukan volume pekerjaan yang tidak sesuai, menyebabkan kelebihan pembayaran yang cukup signifikan.
RTH Desa Lolu
Pembangunan yang menelan anggaran lebih dari Rp3 miliar ini ternyata juga bermasalah. Kekurangan volume pekerjaan bernilai jutaan rupiah menjadi sorotan.
RTH Desa Binangga (Tahap II)
Proyek dengan anggaran lebih dari Rp2 miliar ini tidak lepas dari temuan kekurangan pekerjaan, meski secara administratif telah dinyatakan selesai.
Kenapa Ini Bisa Terjadi?
BPK mencatat sejumlah ketidaksesuaian yang menjadi akar permasalahan. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan oleh para pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat Pelaksana Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dianggap lalai menjalankan tugas mereka.
Padahal, aturan seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah jelas menyebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan. Sayangnya, dalam kasus ini, aturan tersebut dilanggar.
Kerugian yang Ditanggung Daerah
Kelemahan pengawasan ini berdampak langsung pada kerugian daerah. Total kelebihan pembayaran yang ditemukan BPK mencapai angka yang tidak sedikit. Bahkan, kerugian ini harus segera dikembalikan ke kas daerah untuk meminimalisasi dampak lebih lanjut.
Langkah Tegas Direkomendasikan
BPK tidak tinggal diam. Dalam rekomendasinya, BPK meminta Bupati Sigi mengambil langkah konkret, seperti:
Memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek belanja modal.
Menginstruksikan PPK dan PPTK untuk bekerja lebih teliti dan profesional.
Memastikan kelebihan pembayaran dikembalikan sepenuhnya ke kas daerah.
Tanggapan Pemda Sigi
Menanggapi temuan ini, para kepala dinas yang terlibat menyatakan sepakat dengan rekomendasi BPK. Mereka berjanji akan memperbaiki pengawasan dan memastikan pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan.
Namun, hingga berita ini naik tayang, belum ada tanggapan resmi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait atas laporan ini.
Apa Kata Publik?
Berita ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan bagaimana pengawasan bisa seburuk ini. “Kami ingin tahu, siapa yang bertanggung jawab? Ini uang rakyat, harus ada keadilan!” ujar salah satu warga Sigi.
Catatan Redaksi
Temuan ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran. Dengan kerugian yang terindikasi mencapai ratusan juta, perbaikan menyeluruh mutlak diperlukan.
Terus pantau laporan investigasi mendalam dari kami di InterGreenMedia.co.id. Karena setiap rupiah yang hilang harus dipertanggungjawabkan. Jr.Royiki
