Sulteng,Morowali, Intergreenmedia.co.id — Masyarakat Desa Torete kembali menyuarakan aspirasi mereka. Melalui Aliansi Masyarakat Desa Torete dan Asosiasi Torete Bersatu, surat resmi permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilayangkan kepada Ketua DPRD Morowali.
Surat dengan Nomor 001/A-MD-DL/11-X/2025 itu berisi permohonan RDP serta daftar dukungan tandatangan warga. Salinan surat turut ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati Morowali sebagai bentuk eskalasi tuntutan warga yang terus berlanjut.
Dalam suratnya, masyarakat menegaskan sejumlah tuntutan. Pertama, meminta pertanggungjawaban Manajemen PT Teknik Alum Service (TAS) terkait pembebasan lahan aset desa serta lahan pribadi warga Torete. Kedua, mendesak institusi terkait dan aparat kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan jabatan Kepala Desa Torete, khususnya terkait penyelewengan Dana PPM/CSR dan pembebasan lahan.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti perlunya evaluasi terbuka terhadap aparat kepolisian atas dugaan kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
Atas dasar itu, masyarakat mendesak DPRD Morowali menghadirkan pihak-pihak terkait dalam forum RDP. Mereka meliputi pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kepala Dinas PMDes, Kepala Inspektorat, Kapolsek, Camat, Kepala Desa Torete, serta Manajemen PT TAS.
“Harapan kami DPRD Morowali segera menindaklanjuti dan membuka ruang RDP yang transparan, menghadirkan semua pihak terkait agar masalah ini terang di hadapan publik,” demikian kutipan dari isi surat permohonan yang ditandatangani perwakilan masyarakat Torete.(Tim RE Intergreenmedia.co.id RoX )
