Sulteng,Morowali, Intergreenmedia.co.id — Aliansi Mahasiswa Bungku Timur Bersatu (AMBT-B) kembali turun ke jalan menuntut tanggung jawab sosial dua raksasa pertambangan, PT Vale Indonesia dan PT Petrosea, yang beroperasi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Dalam aksi damai yang digelar baru-baru ini, mahasiswa menilai keberadaan perusahaan tambang tersebut belum memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal pemerataan kontraktor lokal dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Dengan tajuk perlawanan “PT VALE DAN PT PETROSEA WUJUDKAN PEMERATAAN PEMBERDAYAAN KONTRAKTOR LOKAL, TEPATI JANJI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA”, para mahasiswa membawa semangat perjuangan yang menyoroti lemahnya komitmen perusahaan terhadap masyarakat lokal selama bertahun-tahun.
“PT Vale selalu menyampaikan akan tumbuh bersama masyarakat Bungku Timur. Tapi realitasnya, ini bukan pertumbuhan, melainkan kematian bersama. Tidak ada pemerataan, tidak ada keterbukaan, dan tidak ada komitmen terhadap pendidikan dan SDM lokal,” tegas Koordinator AMBT-B dalam orasinya.
Komitmen AMDAL yang Gagal Ditepati
Memasuki tahun ketiga masa konstruksi, PT Vale menggandeng PT Petrosea untuk memulai aktivitas pertambangan. Namun, alih-alih membawa kesejahteraan, masyarakat 13 desa lingkar tambang justru merasa terpinggirkan. Komitmen dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjanjikan rekrutmen tenaga kerja lokal sebesar 70% dinilai hanya isapan jempol.
“Fakta di lapangan menunjukkan dominasi tenaga kerja dari luar daerah. Sementara tenaga kerja lokal hanya diberi ruang di posisi terendah, tanpa pelatihan, tanpa pemberdayaan,” tambah mahasiswa lainnya.
PT Petrosea Dinilai Tutup Mata
Sebagai mitra pelaksana tambang PT Vale, PT Petrosea dinilai turut abai terhadap tanggung jawab sosialnya. Dengan rekam jejak lebih dari 50 tahun di dunia pertambangan, perusahaan ini justru dianggap gagal memberi dampak positif bagi masyarakat Bungku Timur.
Banyak pelamar lokal mengeluhkan proses seleksi yang dianggap diskriminatif, syarat yang tidak masuk akal, serta nihilnya pelatihan. AMBT-B menduga hal ini sebagai strategi sistematis untuk menutup peluang kerja bagi warga setempat.
“PT Petrosea dan PT Vale menjalankan strategi eksklusif. Proyek hanya digenggam kontraktor tertentu, yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ini bukan pemberdayaan, ini penindasan terstruktur,” bunyi salah satu pernyataan sikap AMBT-B.
Program CSR Pendidikan : Janji Tanpa Arah
Pada Februari 2024 lalu, PT Vale menjanjikan akan menggulirkan program pemberdayaan pendidikan untuk mahasiswa dari 13 desa lingkar tambang yang tersebar di Palu, Makassar, Kendari, dan Yogyakarta. Namun hingga kini, progresnya masih nihil. Tak ada kejelasan soal beasiswa, pelatihan, maupun dukungan pengembangan kapasitas generasi muda.
“ Bahkan permohonan beasiswa dan sekretariat untuk mahasiswa pun tidak digubris. CSR hanya sekadar jargon, bukan komitmen,” kritik seorang mahasiswa Bungku Timur.
Tuntutan Tegas AMBT-B
Melalui aksi ini, AMBT-B menyampaikan enam poin tuntutan utama:
Hentikan aktivitas PT Petrosea hingga evaluasi total dilakukan.
Wujudkan pemerataan dan pemberdayaan kontraktor lokal.
Pastikan perekrutan tenaga kerja lokal di 13 desa binaan.
Buka transparansi dan evaluasi seluruh proses rekrutmen PT Vale dan PT Petrosea.
Lakukan pembinaan terhadap karyawan baru lokal.
Segera realisasikan bantuan pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan mahasiswa.
Di luar itu, mereka juga menyerukan penguatan SDM lokal melalui pelatihan wawancara, psikotes, kursus bahasa Inggris, dan peningkatan kapasitas lainnya.
Pemberdayaan: Di Mana Janjinya?
Pertanyaan mendasar terus bergema di tengah masyarakat: kemana arah pemberdayaan PT Vale selama bertahun-tahun berdiri di Morowali? Di atas kertas, ada komitmen. Di lapangan, yang ada hanya ilusi kesejahteraan.
AMBT-B menilai sudah saatnya masyarakat Bungku Timur bangkit bersuara, bukan hanya diam dan menjadi penonton di tanah sendiri.
Hingga berita ini naik tayang, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan oleh pihak PT Vale Indonesia maupun PT Petrosea terkait tuntutan yang dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa Bungku Timur Bersatu (AMBT-B). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, serta dinas-dinas terkait juga belum memberikan klarifikasi atau pernyataan publik atas polemik pemberdayaan lokal dan program peningkatan SDM yang dipersoalkan dalam aksi demonstrasi tersebut.
( Laporan ini disusun berdasarkan hasil lapangan tim dan investigasi jurnalis InterGreenmedia. Diedit untuk publikasi oleh Redaksi InterGreenmedia.co.id Sumber : AMBT-B ALIANSI MAHASISWA BUNGKU TIMUR BERSATU )
