Sulteng,Morowali Utara,InterGreenmedia.co.id – Ratusan kepala keluarga di Desa Bunta, khususnya warga transmigrasi, menghadapi kesulitan akibat buruknya pelayanan publik serta minimnya bantuan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang seharusnya dialokasikan untuk mereka. Sejumlah 130 kepala keluarga kini hidup dalam ketidakpastian karena lahan pertanian yang tak bisa lagi ditanami serta pemukiman yang terus tergenang air. Masyarakat pun mempertanyakan ke mana perginya dana CSR dan sejauh mana pemerintah desa berperan dalam melindungi hak-hak mereka.
Januari 2025 menjadi bulan yang semakin berat bagi masyarakat Morowali Utara. Curah hujan yang meningkat drastis memperparah bencana banjir yang melanda desa-desa terdampak. Beberapa sungai diduga telah ditimbun tanpa kajian hukum dan lingkungan yang memadai, menghambat aliran air dan memperburuk dampak bencana. Namun hingga kini, tidak ada inisiatif nyata dari Pemerintah Desa Bunta untuk menangani krisis ini.
Menurut salah satu warga, P.W., penyebab utama dari permasalahan ini adalah dampak pembangunan smelter PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan PT Stardust Estate Investment (SEI) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). “Sawah dan perumahan kami tak pernah kering, air terus menggenang. Begitu juga jalan desa yang sedikit-sedikit tergenang. Ini membuat kami sangat kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa hingga kini tidak ada bantuan nyata yang diberikan kepada warga, baik dari perusahaan melalui dana CSR maupun dari pemerintah desa.
Warga telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mereka, namun hingga kini belum ada langkah nyata dari Pemerintah Desa Bunta untuk mengatasi permasalahan yang ada. “Tidak ada upaya dari pemerintah desa sampai hari ini. Warga sudah mulai frustrasi dan ada yang mengajak untuk menyampaikan aspirasi langsung ke kantor desa,” tambah P.W.
Minimnya transparansi dalam pengelolaan dana CSR semakin memicu keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, warga juga merasa tidak mendapat layanan publik yang memadai dari pemerintah desa, yang seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan mereka. Warga kini menuntut kejelasan terkait dana CSR serta tindakan nyata dari pemerintah desa dalam menangani krisis ini.
Hingga berita ini naik tayang, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Bunta terkait penggunaan dana CSR serta langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak banjir. Pihak manajemen PT GNI dan PT SEI pun belum memberikan penjelasan terkait tanggung jawab mereka terhadap dampak lingkungan yang terjadi..RE.Inter green media RY.Mona
