Proyek Infrastruktur atau Ladang Penyimpangan?
Sulteng,Morowali,Intergreenmedia.co.id-Pekerjaan pengaspalan jalan di Sulawesi Tengah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (DPUPRD) tahun 2023, kini menjadi sorotan. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kuat penyimpangan yang berujung pada kerugian negara senilai Rp14,67 miliar, di mana Rp3,52 miliar di antaranya belum dikembalikan ke Kas Daerah. Hal ini membuka tabir baru terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Dugaan Penyalahgunaan Jabatan: Siapa yang Bertanggung Jawab?
Proyek ini melibatkan DPUPRD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, dan PT SBC selaku penyedia jasa. Namun, fakta menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar teknis:
RMPK Tidak Disusun:
Penyedia jasa PT SBC tidak menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK). Kendati demikian, pekerjaan tetap berjalan tanpa tindakan tegas dari PPK dan pengawas, mengindikasikan lemahnya kontrol dari pejabat yang bertanggung jawab.
Produksi Aspal Tidak Memadai:
PT SBC hanya memiliki satu unit pabrik aspal (AMP) dengan kapasitas 7.200 ton per bulan, jauh di bawah kebutuhan total proyek sebesar 38.406 ton. Namun, proyek tetap dilanjutkan tanpa penyesuaian yang memadai.
Spesifikasi Teknis Tidak Dipenuhi:
Dari 31 paket pekerjaan yang diuji, ketebalan dan kepadatan aspal banyak yang tidak sesuai standar. Meski demikian, hasil pekerjaan ini tetap diterima, memperkuat dugaan adanya kolusi antara pihak penyedia dan pengawas.
Fakta Mengejutkan dari Lapangan
Data dari dokumen kontrak dan hasil wawancara dengan tujuh koordinator pengawas DPUPRD menunjukkan:
Peralatan Minim: PT SBC hanya memiliki satu unit asphalt finisher, satu tandem roller, dan satu tire roller, sehingga proses penghamparan dan pemadatan aspal berjalan lambat dan tidak efisien.
Kerugian Negara Terjadi: Atas hasil pengujian yang buruk, ditemukan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp14,67 miliar. Meski Rp11,15 miliar telah dikembalikan, sisanya Rp3,52 miliar masih belum dilunasi oleh penyedia.
Konfirmasi yang Menghilang: Bukti Lemahnya Transparansi
Redaksi media telah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada DPUPRD Kabupaten Morowali pada September 2024. Namun, Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Morowali menyatakan bahwa surat tersebut “hilang” dan tidak pernah sampai ke mejanya. Hingga berita ini naik tayang, tidak ada tanggapan resmi dari DPUPRD terkait temuan ini.
Potensi Pelanggaran Hukum
Praktisi hukum melihat banyaknya celah dalam proyek ini yang berpotensi melanggar Undang-Undang Tipikor:
Penyalahgunaan Wewenang:
PPK dan pengawas terindikasi lalai dalam menjalankan tugas, melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kerugian Negara:
Adanya kelebihan pembayaran yang belum sepenuhnya dikembalikan dapat dianggap sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak lain.
Pengabaian Standar Teknis:
Fakta bahwa pekerjaan tetap diterima meski tidak sesuai spesifikasi mengindikasikan praktik kolusi antara pihak terkait.
Apa yang Harus Dilakukan?
Kasus ini bukan hanya masalah teknis, melainkan persoalan mendasar yang menyangkut integritas pengelolaan anggaran publik. Praktisi dan penegak hukum harus segera bertindak dengan langkah berikut:
Penyelidikan Menyeluruh:
Lembaga penegak hukum perlu membuka investigasi atas dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Audit Independen:
Audit ulang terhadap proyek ini diperlukan untuk mengungkap potensi kerugian lain yang belum terdeteksi.
Penegakan Sanksi:
Semua pihak yang terlibat dalam kelalaian dan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas, baik administrasi maupun pidana.
Dampak Bagi Praktisi Hukum
Kasus ini menjadi cermin penting bagi kalangan praktisi hukum dan penegak hukum dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek infrastruktur. Kerugian negara akibat korupsi semacam ini tidak hanya merugikan anggaran, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat.
Dengan mengungkap kasus ini, diharapkan praktik kolusi dan korupsi dalam proyek infrastruktur dapat diminimalisasi. Namun, yang lebih penting, penegakan hukum yang tegas harus memastikan bahwa pejabat yang bersalah tidak hanya dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Jr Royiki ****
