Sultra,Konawe Utara,Intergreenmedia.co.id – Di atas kertas, Konawe Utara menjanjikan pemerintahan yang sigap, transparan, dan pro-rakyat. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan gambaran sebaliknya. Sebuah hasil telaah anggaran internal yang disusun lembaga pengawas keuangan negara mengungkapkan pola pengelolaan dana publik di beberapa dinas strategis daerah yang longgar dan hampir tanpa kontrol akuntabilitas.
Dokumen resmi yang diperoleh redaksi memperlihatkan bahwa penggunaan dana oleh Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (DPBD), Dinas Ketertiban Umum dan Trantib (DKUT), serta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kerap menyimpang dari prinsip kehati-hatian dalam belanja publik.
Kendaraan Mewah di Tengah Darurat
Salah satu kasus mencolok adalah pembelian kendaraan dinas untuk pimpinan DPBD dengan harga jauh di atas batas maksimal pengadaan menurut regulasi lokal. Selisih biaya itu cukup untuk membiayai beberapa kegiatan tanggap darurat di desa-desa rawan bencana.
“Mobilnya memang nyaman, tapi kita bertanya: untuk siapa kenyamanan itu?” ungkap seorang aparatur sipil yang enggan disebutkan namanya.
Konsumsi Harian yang Disulap Jadi Belanja Resmi
Tidak hanya itu, belanja yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan strategis kebencanaan malah digunakan untuk membiayai konsumsi harian seperti makanan ringan di kantor. Sebagian pengeluaran hanya berdasarkan “pengakuan lisan” tanpa dokumen pendukung yang sah.
Ketika rakyat menanti bantuan pasca bencana, bagaimana mungkin dana lembaga tanggap darurat justru habis untuk camilan dan air mineral?
Internet Rumah dan Sepeda Lipat dalam APBD?
Pola belanja yang tidak sesuai aturan juga terjadi di DKUT, yang tercatat mengalokasikan anggaran publik untuk perawatan sepeda lipat pribadi, pembelian router, dan pembayaran listrik rumah dinas. Praktik ini memperlihatkan bagaimana batas antara kepentingan publik dan pribadi menjadi kabur dalam birokrasi.
Ketika Pajak Dibalas dengan Internet dan BBM Pribadi
Dinas Pendapatan Daerah, yang bertugas mengamankan penerimaan daerah, malah menggunakan dana publik untuk biaya BBM kendaraan pribadi dan sambungan internet di rumah dinas, tanpa dokumen perjalanan dinas atau surat tugas yang lengkap.
“Ini mencederai prinsip keadilan. Masyarakat membayar pajak dengan tertib, tapi petugasnya justru menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi,” kata seorang sumber dari proses audit internal.
Belanja Tanpa Bukti: Sistem Tanpa Nyawa
Temuan lain menunjukkan sejumlah pembelanjaan alat tulis kantor, listrik, dan internet tanpa dokumen pertanggungjawaban yang memadai. Bahkan, ada kegiatan fiktif tanpa surat perintah, laporan pelaksanaan, dan hasil yang dapat diverifikasi.
Bagi publik, ini bukan sekadar catatan teknis, melainkan cermin buruknya disiplin birokrasi dan lemahnya sistem pengendalian internal.
Hingga berita ini naik tayang, belum ada tanggapan resmi dari dinas-dinas yang menjadi objek temuan investigasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan kepada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketertiban Umum dan Trantib, serta Dinas Pendapatan Daerah tidak membuahkan jawaban yang memadai. Sikap bungkam ini semakin memperkuat kekhawatiran publik akan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Konawe Utara. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka dan tindakan nyata, bukan diam dan pengabaian terhadap fakta yang telah terungkap.
Laporan Dingin, Tanggung Jawab Mandek
Meski laporan tersebut mencatat bahwa kepala daerah telah diminta memerintahkan pengembalian dana yang tidak sesuai dan memperbaiki pengendalian keuangan, hingga kini belum ada pernyataan resmi atau tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Tak satu pun pejabat tinggi tampil menyampaikan tanggung jawab kepada publik.
Propaganda Kita: Uang Publik Bukan Milik Pribadi
Kasus Konawe Utara adalah gambaran pahit ketika kewenangan tanpa integritas menyebabkan dana publik menjadi konsumsi elit birokrasi.
Tulisan ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan menyalakan lampu peringatan bahwa birokrasi sehat dibangun di atas kepercayaan rakyat — yang dimulai dari penggunaan uang rakyat dengan rasa malu dan penuh tanggung jawab.
Catatan Redaksi:
Tulisan ini adalah hasil telaah investigasi berdasarkan dokumen resmi terbuka. Intergreenmedia.co.id berkomitmen pada jurnalisme data, advokasi publik, dan hak masyarakat atas informasi. Isi berita ini bersifat netral, tidak menuduh individu atau instansi tertentu, dan tunduk pada prinsip kehati-hatian jurnalistik investigatif.
(Oleh Tim Investigasi Intergreenmedia.co.id)
