Sulteng, Morowali, Intergreenmedia.co.id – Pergeseran anggaran Dinas PUPRD dan Perkimtan mendorong peningkatan pembangunan jalan, pemeliharaan infrastruktur, serta pengadaan PLTS. Pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengawasan belanja agar APBD berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Di lapangan, perbaikan jalan dan drainase mulai dirasakan masyarakat, mendukung akses ekonomi dan mitigasi banjir. Sejalan itu, dukungan CSR perusahaan tambang menghadirkan tambahan PLTS, air bersih, hingga bantuan pendidikan sesuai agenda SDGs.
Namun, muncul dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa yang diduga mengalihkan sebagian bantuan CSR dan menunda realisasi proyek. Situasi ini memicu kekhawatiran publik terhadap integritas tata kelola dana pembangunan desa.
Sinergi APBD, CSR, serta pengawasan publik wajib dipertegas agar percepatan pembangunan tidak dikorbankan oleh praktik penyimpangan dan tetap bersesuaian dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. ( Tim RE Intergreenmedia.co.id AD/RO )
