Konawe Utara,Intergreenmedia.co.id-Inflasi merupakan tantangan serius bagi Konawe Utara, terutama karena daerah ini sangat bergantung pada transportasi dan distribusi barang dari luar wilayah. Data BPS mencatat laju inflasi 2023 berfluktuasi akibat faktor eksternal seperti pandemi Covid-19, kenaikan biaya transportasi, dan meningkatnya permintaan menjelang bulan puasa dan lebaran. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kendari dan Baubau menjadi barometer kondisi makro ekonomi daerah, sekaligus cermin stabilitas harga yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah pusat melalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) bersama TPID Sultra telah berupaya mengendalikan lonjakan harga dengan intervensi kebijakan, termasuk operasi pasar dan pengendalian distribusi pangan. Pemerintah daerah sendiri memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan barang kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau. Inflasi yang terkendali menjadi indikator penting bagi stabilitas sosial-ekonomi dan daya beli masyarakat.
Bupati Ikbar menegaskan bahwa kebijakan pengendalian inflasi tidak sekadar menyangkut harga, melainkan juga perlindungan masyarakat dari gejolak ekonomi. Bagi daerah agraris seperti Konawe Utara, inflasi yang terlalu tinggi dapat melemahkan posisi petani karena kenaikan biaya produksi tidak selalu diimbangi dengan harga jual yang menguntungkan. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Secara global, inflasi juga menjadi isu yang melanda banyak negara akibat perang, krisis energi, dan ketidakstabilan pasokan pangan. Dengan menautkan kondisi lokal pada dinamika internasional, Konawe Utara menunjukkan bahwa kebijakan daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks global. Hal ini menegaskan pentingnya keterhubungan antara strategi pusat, provinsi, dan daerah untuk membangun sistem ekonomi yang tangguh.( Tim RE Intergreenmedia.co.id Rox )
