Jakarta ,Intergreenmedia.co.id –Posisi Indonesia di mata dunia kembali menjadi sorotan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) menilai capaian serta tantangan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia dituntut untuk membuktikan konsistensinya dalam menegakkan prinsip hukum, demokrasi, serta penghormatan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan.
Dalam laporan terbaru yang dipaparkan di Jenewa, sejumlah negara anggota PBB memberikan catatan atas masih adanya persoalan klasik: konflik agraria, kebebasan pers, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Walau demikian, PBB juga mengapresiasi langkah Indonesia dalam memperkuat instrumen hukum nasional, ratifikasi konvensi internasional, hingga pembentukan lembaga khusus yang menangani perlindungan HAM.
“Indonesia diharapkan menjadi contoh negara berkembang yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penghormatan terhadap HAM. Dunia menanti langkah konkret, bukan sekadar janji diplomasi,” ujar salah satu delegasi HAM di forum PBB.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi hukum serta memperkuat perlindungan HAM di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta pasif, tetapi juga sebagai aktor penting dalam memperjuangkan keadilan global di PBB.
Isu lingkungan dan masyarakat adat menjadi perhatian khusus. Beberapa organisasi internasional menyoroti kasus perampasan lahan serta konflik agraria yang dinilai mengancam keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, Indonesia berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi PBB agar penyelesaian konflik tanah dilakukan secara transparan, adil, dan partisipatif.
Pengamat hubungan internasional menilai, catatan dari PBB bukan semata kritik, melainkan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat demokrasi di tingkat domestik sekaligus meningkatkan citra positif di kancah global. “Transparansi, supremasi hukum, dan penghormatan HAM adalah modal diplomasi yang tidak ternilai bagi Indonesia,” ungkap salah satu akademisi hukum internasional.
Dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan antara kepentingan negara maju dan berkembang dalam forum global. Ke depan, sorotan PBB akan menjadi tantangan sekaligus pengingat bahwa demokrasi Indonesia harus tumbuh seiring dengan penghormatan penuh terhadap hak-hak warganya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PBB dan Pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi tambahan mengenai tindak lanjut detail dari rekomendasi UPR tersebut. ( Tim Re Intergreenmedia.co.id Fatir.R )
