Jakarta, Intergreenmedia.co.id – Gelombang aksi demonstrasi yang menggema dari Sabang sampai Merauke kini juga ramai di wilayah Indonesia Timur. Pantauan redaksi, berbagai kota di kawasan Maluku, Papua, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi tak lepas dari pergerakan massa yang turun ke jalan menuntut perubahan kebijakan pemerintah dan transparansi kinerja wakil rakyat.
Di Sulawesi Tenggara (Sultra), aksi demonstrasi di depan kantor DPRD sempat ricuh. Massa melempari kaca gedung dewan dengan batu hingga pecah, sementara mahasiswa terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Situasi itu menambah ketegangan di ibu kota provinsi Kendari yang beberapa hari terakhir menjadi pusat perhatian publik.
Imbas ke Dunia Pendidikan
Kericuhan tersebut langsung berdampak pada aktivitas pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra mengeluarkan himbauan resmi agar siswa SMA/SMK/SLB belajar mandiri di rumah pada 1–3 September 2025. Kebijakan itu diambil untuk melindungi peserta didik dari potensi gangguan keamanan di sekitar lokasi aksi.
Langkah antisipatif ini menunjukkan bahwa dinamika aksi massa tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga menembus ruang sosial dan pendidikan masyarakat.
Aksi Menyebar di Indonesia Timur
Selain di Sultra, laporan dari berbagai wilayah di Indonesia Timur menunjukkan tren serupa:
Ambon, Maluku: Ratusan mahasiswa turun ke jalan mendesak pemerintah daerah menolak kebijakan pusat yang dinilai merugikan masyarakat pesisir.
Jayapura, Papua: Aksi berjalan damai, namun aparat memperketat pengamanan di sekitar kantor DPRP Papua untuk mengantisipasi potensi kericuhan.
Kupang, NTT: Massa gabungan mahasiswa dan buruh membawa spanduk menolak kebijakan ekonomi yang dinilai menekan daya beli masyarakat kecil.
Makassar, Sulsel: Titik aksi berlangsung di depan kantor DPRD Sulsel dengan orasi panjang, meski situasi relatif terkendali.
Catatan Nasional :
Gelombang aksi di wilayah Indonesia Timur memperlihatkan bahwa suara rakyat tidak lagi terpusat di kota besar seperti Jakarta, tetapi merata hingga ke pelosok negeri. Aksi-aksi ini menjadi peringatan bahwa aspirasi publik di kawasan timur harus mendapat ruang dialog yang adil, bukan diabaikan.
Sementara itu, kebijakan belajar mandiri yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sultra menjadi cerminan bahwa pemerintah daerah di kawasan timur mengambil langkah cepat untuk mencegah dampak buruk aksi massa terhadap anak didik.
Hingga berita ini naik tayang, situasi di sejumlah daerah Indonesia Timur berangsur kondusif meski gelombang aksi masih terus berlangsung. Publik menanti respons pemerintah pusat dalam menjawab tuntutan rakyat dari timur hingga barat negeri. ( Tim Redaksi Intergreenmedia.co.id Roxx )
