Jakarta,Intergreenmedia.co.id – Kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang digencarkan Pemerintah Indonesia mendapat perhatian luas dari dunia internasional, termasuk forum ekonomi global dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hilirisasi nikel, tembaga, dan bauksit dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah nasional, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, keberlanjutan, dan dampak sosial terhadap masyarakat lokal.
Sejumlah lembaga internasional, termasuk PBB, menyebut hilirisasi sebagai kebijakan berani yang bisa mengubah peta rantai pasok global. Namun, di sisi lain, Indonesia diingatkan agar tidak mengabaikan prinsip tata kelola yang bersih, penghormatan HAM, dan perlindungan lingkungan hidup.
“Indonesia punya potensi besar sebagai motor ekonomi hijau di kawasan Asia. Tetapi dunia menunggu komitmen nyata untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keberlanjutan,” tegas seorang analis ekonomi dari forum internasional di Jenewa.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Presiden RI menekankan bahwa investasi asing tetap dibuka, namun harus berbasis kepentingan nasional dan memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar keuntungan korporasi.
Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengingatkan potensi persoalan agraria dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri tambang. Konflik lahan dengan masyarakat adat serta ketidakjelasan mekanisme kompensasi kerap menjadi sorotan di forum internasional. PBB pun merekomendasikan agar setiap proyek investasi strategis didukung oleh prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Pengamat ekonomi internasional menilai, keberhasilan hilirisasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh integritas sistem hukum serta efektivitas pengawasan negara. “Transparansi retribusi, pajak, hingga perizinan investasi adalah kunci agar kebijakan hilirisasi tidak berubah menjadi lahan oligarki,” kata seorang akademisi hukum ekonomi dari Universitas di Eropa.
Indonesia kini berada di persimpangan penting: menjadi pionir ekonomi hijau dunia atau terjebak pada lingkaran lama ketergantungan terhadap komoditas mentah. Dunia menaruh harapan besar, dan Indonesia dituntut membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan seiring dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi tambahan dari PBB maupun perwakilan investor global terkait tindak lanjut rekomendasi kebijakan hilirisasi Indonesia. ( Tim RE Intergreenmedia.co.id Fathir.R )
