Sultra,Konawe,Intergreenmedia.co.id — Di tengah semangat reformasi pelayanan kesehatan dan keadilan sosial yang digaungkan negara, sebuah ironi justru mencuat dari wilayah pedalaman Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe. Sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Latoma angkat suara. Mereka menolak bungkam atas dugaan pemotongan dana program kesehatan yang selama ini mereka alami dalam diam.
Dana Afirmasi Daerah Terpencil (Dacil) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang menjadi harapan tenaga kesehatan untuk menyambut lebaran, justru raib sebelum sempat dinikmati. Diduga, praktik pemotongan ini dilakukan secara sistematis, melibatkan oknum Kepala Puskesmas berinisial M dan Bendahara Dinas Kesehatan berinisial SB.
“Kami diarahkan untuk membuka rekening resmi di BPD, tetapi pada akhirnya dana justru dicairkan tunai lewat tangan Kapus. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanat pelayanan publik,” ungkap seorang staf senior, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatannya.
Bukan satu kali. Bukan dua kali. Para tenaga kesehatan menyebut praktik ini sudah menjadi pola yang berulang. Bahkan ketika mereka meminta penjelasan, jawaban yang diberikan justru menyudutkan staf, dengan tudingan soal absensi. Padahal, menurut informasi yang diperoleh, justru Kepala Puskesmas itu sendiri yang kerap tidak hadir di tempat tugas.
“Kalau memang absensi jadi alasan pemotongan, apakah absensi Kapus juga dicek? Kenapa dana yang dipotong tidak dikembalikan ke kas daerah? Mana bukti surat setorannya?” tanya sang narasumber, menggambarkan keganjilan dalam pengelolaan dana publik di Puskesmas Latoma.
Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan semata urusan internal, tapi soal hak dasar manusia, tentang nasib tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di pelosok negeri. Mereka adalah garda terdepan layanan negara, yang ironisnya justru diperlakukan semena-mena oleh sistem yang semestinya melindungi mereka.
Kejadian ini menunjukkan perlunya pengawasan serius terhadap tata kelola dana kesehatan di daerah. Negara telah mengucurkan anggaran melalui APBN dan APBD untuk menjamin kesejahteraan dan kinerja para tenaga kesehatan, namun di lapangan, harapan itu dirampas oleh segelintir oknum yang lebih mementingkan kuasa dan keuntungan pribadi.
Momentum Ramadhan seharusnya menjadi ruang perenungan dan pertobatan. Para tenaga kesehatan berharap Kepala Puskesmas Latoma berhenti dari praktik yang merugikan dan menyakiti sesama.
“Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya ingin keadilan. Hentikan pemotongan dana. Negara harus hadir di sini, jangan biarkan rakyat kecil terus dikhianati,” ujar salah satu staf lainnya dengan nada getir.
Intergreenmedia.co.id mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, lembaga pengawasan, dan instansi hukum untuk membuka mata dan turun tangan menyelidiki dugaan ini. Karena ketika kejahatan dibiarkan tumbuh di tempat sunyi, maka keadilan hanya akan menjadi mitos.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Puskesmas Latoma, Dinas Kesehatan Konawe, maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi. ( Tim RE Inter Green Media )













👍👍👍
Bang sesekali di Kon-Sel,,, banyak kepala desa di sana yg melakukan tindakan korupsi,,,anggaran Dana Desa tdk sepenuhnya di laksanakan,,