Palu, Sulawesi Tengah, Intergreenmedia.co.id — Di atas kertas, bantuan sosial tunai yang digulirkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan mulia: mengangkat masyarakat miskin dari jurang keterpurukan ekonomi. Namun, di balik pencairan anggaran ratusan miliar itu, terselip kejanggalan yang mencoreng niat baik : ratusan penerima ditemukan mendapatkan bantuan dobel dalam satu tahun anggaran.
Temuan ini berasal dari dokumen evaluasi internal lembaga keuangan Negara yang diperoleh Tempo dari sumber terpercaya. Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa jumlah penerima ganda mencapai ratusan orang, dengan total nilai yang tidak sedikit, ditaksir setara dengan ratusan juta rupiah yang seharusnya dapat dialokasikan kepada penerima lainnya.
Satu Nama, Dua Kali Dibayar
Padahal regulasi jelas menyatakan bahwa setiap individu hanya boleh menerima bantuan tunai sekali dalam satu tahun anggaran. Namun dalam praktiknya, sejumlah nama kembali muncul di dua tahap penyaluran. Dana yang seharusnya dibagikan secara merata, justru berputar di tangan penerima yang sama.
“Kami menemukan pola pengulangan data dan lemahnya sistem verifikasi yang membuka peluang penyimpangan,” kata seorang pejabat pengawas yang enggan disebutkan namanya. Kelemahan sistem ini, jika tidak segera diperbaiki, bisa menjadi ladang subur bagi permainan data dan manipulasi bantuan di tahun-tahun berikutnya.
Bayang-bayang Ketimpangan
Distribusi bansos yang timpang bukanlah hal baru. Namun ketika praktik ini menyusup di tengah krisis ekonomi, ia menjelma menjadi pengkhianatan terhadap warga miskin yang seharusnya dilindungi negara. Ketika satu warga mendapat dua kali, maka ada warga lain yang tak mendapat sama sekali.
Fakta ini mengungkap bahwa data penerima yang digunakan antar lembaga belum sepenuhnya sinkron. Beberapa instansi masih menggunakan metode manual, alih-alih sistem data terpadu nasional yang telah disiapkan pemerintah pusat. “Bukan hanya kelalaian administratif, ini soal kesenjangan sosial yang dibentuk oleh sistem yang tumpul,” ujar AG seorang aktivis sosial dari Palu.
Menuntut Audit Ulang dan Transparansi
Tak cukup sekadar koreksi data. Penyaluran bantuan sosial harus diawasi lebih ketat. Publik menuntut transparansi dalam pendataan, verifikasi, dan distribusi bansos—karena setiap rupiah bantuan adalah harapan bagi mereka yang paling terdampak.
Audit ulang secara menyeluruh perlu dilakukan. Bila ada unsur kelalaian disengaja atau bahkan indikasi manipulasi, maka langkah hukum tidak boleh ditunda. Aparat pengawas internal maupun eksternal harus turun tangan, tanpa kompromi.
Mengembalikan Marwah Bansos
Di tengah gejolak ekonomi dan ancaman kemiskinan ekstrem, bantuan sosial seharusnya menjadi perpanjangan tangan negara yang paling dipercaya. Ketika keadilan distribusi terganggu, yang runtuh bukan hanya anggaran, tetapi juga nilai kemanusiaan dan kepercayaan rakyat.
“Rakyat tidak butuh belas kasihan, mereka butuh keadilan,” kata seorang warga dari kabupaten terdampak yang gagal menerima bantuan tahun lalu.
Catatan Akhir : Saatnya Negara Melihat ke Bawah
Kesalahan distribusi, berulangnya penerima, dan potensi kerugian sosial ini adalah alarm bagi seluruh sistem pemerintahan. Kita tidak sedang berbicara soal angka, tetapi soal nasib orang-orang kecil yang setiap harinya berjibaku dengan hidup.( Tim RE Intergreenmedia.co.id RYM )
Hingga laporan ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Dinas Sosial mengenai langkah korektif atau investigasi atas dugaan penerima bantuan ganda tersebut.
