Sulteng,Morowali,Intergreenmedia.co.id — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Morowali melakukan peninjauan lapangan sekaligus pengukuran dengan pengambilan titik koordinat pada sejumlah bidang lahan di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Rabu, 17 Desember 2025. Pengukuran tersebut meliputi lahan pribadi masyarakat, lahan umum Areal Penggunaan Lain (APL), serta kawasan mangrove yang selama ini menjadi bagian dari konflik agraria di wilayah tersebut.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut resmi atas berita acara hasil pertemuan mediasi konflik agraria antara masyarakat Desa Torete dan PT TAS, yang sebelumnya difasilitasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Kantor Bupati Morowali pada 9 Desember 2025 lalu.
Berdasarkan pantauan Intergreenmedia.co.id, Tim ATR/BPN Morowali turun lapangan bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Morowali, diawali dengan agenda penyambutan, pertemuan, serta penandatanganan berita acara penyerahan data keperdataan, berupa titik koordinat dan peta lokasi lahan umum (APL), lahan mangrove, serta lahan pribadi masyarakat Desa Torete.
Usai pertemuan, rombongan bergerak menuju lokasi objek pengukuran melalui jalan hauling PT TAS di wilayah Desa Buleleng. Jalur tersebut dipilih karena dinilai paling memungkinkan untuk menjangkau lokasi menggunakan kendaraan roda empat.
Di lokasi pengukuran, turut hadir perwakilan PT TAS, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Torete, mantan Kepala Desa Torete yang juga merupakan tokoh masyarakat, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai unsur ini dinilai penting guna memastikan proses pengukuran berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMTB), Arlan Dahrin, menyampaikan bahwa AMTB berkomitmen mendukung langkah Tim ATR/BPN Morowali dalam melakukan peninjauan lapangan dan pengukuran, sebagaimana aduan masyarakat serta hasil mediasi Satgas PKA Sulawesi Tengah.
“AMTB mendukung penuh proses ini agar penyelesaian konflik agraria dilakukan secara adil, objektif, dan berbasis data,” ujar Arlan.
Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, AMTB secara resmi menyerahkan data keperdataan, titik koordinat, dan peta lokasi lahan umum, lahan mangrove, serta lahan pribadi masyarakat Desa Torete. Dokumen tersebut diserahkan sebagai satu kesatuan dengan berita acara yang telah ditandatangani bersama dan diserahkan secara simbolis kepada Tim ATR/BPN Morowali.
Namun demikian, Intergreenmedia.co.id mencatat adanya kejanggalan serius dalam rangkaian proses tersebut. Sejak agenda penyerahan berita acara hasil pengukuran dan verifikasi lahan yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Desa Torete, perangkat desa tidak terlihat hadir, termasuk PLT Kepala Desa Torete, Amrin S.
Ketidakhadiran unsur pemerintah desa dalam tahapan penting penyelesaian konflik agraria ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat peran pemerintah desa semestinya menjadi representasi kepentingan warga serta bagian dari proses administratif yang melekat dalam penyelesaian sengketa lahan.
Penyerahan berita acara hasil pengukuran oleh Tim ATR/BPN Morowali merupakan tahapan krusial untuk memastikan transparansi, akurasi data, serta legitimasi proses penyelesaian konflik agraria. Absennya perangkat desa, termasuk PLT Kepala Desa Torete, dinilai berpotensi melemahkan kepercayaan publik dan membuka ruang spekulasi di tengah masyarakat.
Sejumlah warga yang hadir menyayangkan kondisi tersebut dan berharap PLT Kades Torete, Amrin S, dapat memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait alasan ketidakhadiran pemerintah desa dalam agenda resmi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Intergreenmedia.co.id belum memperoleh keterangan resmi dari PLT Kepala Desa Torete maupun perangkat desa terkait alasan ketidakhadiran mereka. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.( Tim RE Intergreenmedia.co.id Roxx )
