Sulteng, Morowali,Intergreenmedia.co.id — Publik kembali mempertanyakan efektivitas penegakan Hukum di Kabupaten Morowali setelah Temuan DIPA ( Daftar Isian Petikan Anggaran ) Polres Morowali Tahun Anggaran 2025. Dokumen Anggaran Negara menunjukkan bahwa alokasi untuk operasional salah satu institusi penegakan Hukum di daerah ini mencapai lebih dari Rp 26 miliar pada Tahun berjalan. Meski demikian, sejumlah persoalan Hukum yang menjadi perhatian warga dinilai tidak ditangani secara optimal.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah tokoh masyarakat, aktivis mahasiswa, dan pegiat advokasi menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan perkembangan penanganan laporan masyarakat terhadap berbagai kasus yang terjadi di wilayah Hukum Morowali.
Sebagai bagian dari standar kerja jurnalistik, Redaksi Intergreenmedia.co.id telah melakukan upaya konfirmasi resmi kepada pihak Polres Morowali untuk meminta penjelasan terkait alokasi Anggaran, efektivitas penggunaannya, dan progres penanganan laporan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban atau klarifikasi resmi yang diberikan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya’ mengenai komitmen transparansi institusi penegak Hukum terhadap publik dan media.
Para pemerhati kebijakan publik menilai bahwa transparansi Anggaran bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga mandat undang-undang. Publik berhak mengetahui bagaimana dana Negara dikelola untuk kepentingan masyarakat.
Sejumlah pihak berharap institusi penegak hukum di Morowali memperbaiki komunikasi publik serta meningkatkan kinerja agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Hingga Berita Ini Tayang Pihak Polres Morowali belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan konfirmasi yang telah disampaikan Oleh awak Media.( Tim RE Intergreenmedia.co.id Roxx )
