Sulteng,Morowali,Intergreenmedia.co.id – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day/IWD), Gerakan Revolusi Demokratik Komite Kabupaten Morowali (GRD KK-MOROWALI) menggelar panggung bebas ekspresi sebagai bentuk kampanye perlindungan hukum dan hak tenaga kerja perempuan. Acara bertajuk “Morowali Gelap, Saatnya Wujudkan Ruang Aman Perempuan Morowali” ini berlangsung di depan Kantor Bupati Morowali pada Sabtu (9/10/25). Kegiatan ini diisi dengan pembacaan puisi, orasi, serta pembentangan spanduk dan poster yang menyerukan perlindungan hukum bagi perempuan di berbagai sektor kerja.
Panggung bebas ekspresi ini bertujuan untuk menyuarakan keresahan serta berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan di Morowali, mulai dari buruh perempuan, masyarakat, hingga sektor pendidikan dan dunia kerja.
Ketua GRD KK-MOROWALI, Amrin, menekankan bahwa masyarakat Morowali harus lebih sadar akan realitas yang dihadapi perempuan saat ini. Menurutnya, kepedulian terhadap isu-isu hukum dan perlindungan tenaga kerja perempuan harus menjadi perhatian bersama agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan.
“Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, namun ironisnya banyak korban tidak mendapatkan penanganan dan pemulihan yang layak. Negara dan pemerintah harus hadir serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan, terutama tenaga kerja perempuan yang rentan mengalami eksploitasi,” ujar Amrin.
Ia menambahkan bahwa banyak laporan kekerasan seksual yang hanya dianggap sebagai hal biasa, sementara aparat penegak hukum tidak selalu merespons dengan cepat. Akibatnya, banyak korban mengalami tekanan mental yang mendalam, bahkan trauma berkepanjangan.
Di Morowali sendiri, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap karena para korban merasa takut untuk berbicara, terutama ketika kejadian tersebut terjadi di lingkungan kerja atau pendidikan. Mereka kerap diancam kehilangan pekerjaan atau kesempatan belajar jika berani melawan.
Selain itu, Amrin juga menyoroti kondisi buruh perempuan di sektor industri dan pertambangan. Menurutnya, mereka sering kali dijadikan tenaga kerja murah yang dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi. Jam kerja yang panjang, upah rendah, tidak adanya jaminan sosial, serta hak cuti haid dan melahirkan yang sering diabaikan menjadi permasalahan utama. Tak hanya itu, pelecehan seksual di lingkungan kerja tanpa mekanisme perlindungan hukum yang jelas membuat para pelaku merasa aman, sementara korban terus bertambah.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Kami mendesak Bupati Morowali untuk segera mengambil tindakan nyata dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan di daerah ini. Harus ada kebijakan konkret dan forum penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya bagi tenaga kerja perempuan,” tegasnya.
Amrin juga berharap perempuan Morowali lebih berani dalam menyuarakan aspirasi dan hak-haknya agar terbebas dari diskriminasi. Ia menekankan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional bukan sekadar perayaan, melainkan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang masih dialami perempuan hingga hari ini.
“Dengan semakin maraknya kasus kekerasan seksual, pelecehan, dan diskriminasi gender di sektor industri, pendidikan, serta lingkungan kerja lainnya, kita harus bergerak bersama untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Negara, khususnya Pemerintah Kabupaten Morowali, harus mengambil langkah konkret untuk melindungi perempuan dan menghentikan eksploitasi tenaga kerja perempuan. Kepada para korban yang masih merasa takut, ini saatnya untuk berani berbicara. Kita akan bersikap kolektif dalam mendukung perjuangan mencari keadilan,” pungkasnya.
Dengan adanya peringatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan tenaga kerja perempuan semakin meningkat, serta tercipta ruang yang lebih aman dan setara bagi semua perempuan di Morowali.Tim RN Inter green media
