Jakarta, InterGreenMedia.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menghadapi sorotan setelah tidak menerbitkan rekomendasi penghentian sementara ekspor dan sanksi administratif terhadap PT Freeport Indonesia (PT FI). Keputusan ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam, yang seharusnya sudah memenuhi progres minimal 90% sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018.
Dalam konteks ini, Ditjen Minerba diketahui tidak menerbitkan rekomendasi penghentian ekspor untuk PT FI meskipun selama periode Februari hingga Juli 2020, perusahaan ini gagal mencapai kemajuan fisik pembangunan smelter (fasilitas pemurnian). Menurut ketentuan hukum yang berlaku, jika progres pembangunan smelter tidak memenuhi target, perusahaan harus dikenakan denda administratif dan penghentian sementara ekspor.
Penyebab Penangguhan Sanksi dan Implikasinya terhadap Hukum dan Lingkungan
Keputusan Ditjen Minerba untuk tidak memberlakukan sanksi terhadap PT FI berlandaskan pada pertimbangan ekonomi yang didorong oleh pandemi COVID-19. Dalam rapat koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kemenko Marves, serta Satgas Percepatan Pembangunan Smelter, diputuskan untuk memberi kelonggaran bagi perusahaan agar tetap melanjutkan kegiatan ekspor, yang diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Namun, meskipun ada pertimbangan pandemi, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait konsistensi kebijakan hukum yang diambil. Tidak ada dokumen resmi yang mencatatkan keputusan untuk menangguhkan penghentian ekspor selama pandemi. Dengan demikian, keputusan ini berpotensi merugikan negara, yang kehilangan potensi penerimaan denda administratif yang seharusnya dibayar oleh PT FI, yang diperkirakan mencapai USD56,073,377.86.
Potensi Kerugian Negara dan Dampak Lingkungan
Selain kerugian finansial bagi negara, kelonggaran terhadap PT FI juga berisiko menunda selesainya pembangunan fasilitas pemurnian smelter yang telah direncanakan. Keterlambatan ini berpotensi memperburuk dampak lingkungan akibat pengelolaan mineral yang tidak optimal, yang tentu saja bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan.
PT FI, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, juga memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, yang tercermin dalam regulasi hukum lingkungan dan HAM. Tidak ditegakkannya ketentuan yang ada bisa menciptakan preseden buruk yang memengaruhi perusahaan lain dalam sektor pertambangan.
Ketidakjelasan Penegakan Hukum dan Inkonsistensi Ditjen Minerba
Kondisi ini juga menunjukkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum oleh Ditjen Minerba. Tidak adanya konsistensi dalam penerapan denda administratif dan sanksi penghentian ekspor menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan. Sebelumnya, perusahaan-perusahaan lain yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan smelter telah dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini juga menunjukkan inkonsistensi dalam penggunaan formula perhitungan denda dan periode evaluasi, yang seharusnya berlaku dengan tegas dan seragam di semua perusahaan, tanpa memperhatikan latar belakang pandemi. Ditjen Minerba tampaknya belum menunjukkan keberanian untuk menegakkan hukum yang dapat memastikan pembangunan smelter berjalan sesuai dengan rencana.
Pemeriksaan Internal Mengusulkan Tindakan Tegas terhadap PT FI
Laporan internal yang disusun oleh lembaga pengawasan terkait menyarankan agar Menteri ESDM memerintahkan Ditjen Minerba untuk segera menerapkan sanksi administratif terhadap PT FI. Denda administratif yang seharusnya diterima negara harus dihitung dengan tegas dan konsisten, dan PT FI harus segera menyetorkan denda tersebut ke kas negara.
Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang ada. Jika tidak ditindaklanjuti dengan tindakan yang jelas, maka akan ada dampak buruk terhadap penerimaan negara dan pelaksanaan regulasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Tantangan Bagi Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan HAM
Kondisi ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum lingkungan serta hak asasi manusia (HAM). Pemerintah harus memastikan bahwa semua kegiatan pertambangan di Indonesia, terutama yang melibatkan perusahaan besar seperti PT FI, tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memprioritaskan kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang terdampak.
Kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pengolahan mineral dan pertambangan adalah kunci untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah dan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah harus menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum dengan tegas dan konsisten demi kepentingan negara dan masyarakat. Tim Jr Royiki
