Sulawesi Tengah,InterGreenMedia.co.id Oktober 2024 – Dalam sebuah investigasi yang mengungkap isu serius, potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) senilai lebih dari dua miliar rupiah untuk kas daerah Sulawesi Tengah terancam hilang. Penyebabnya? Ratusan kendaraan milik perusahaan besar di wilayah ini belum melakukan mutasi pelat kendaraan ke pelat lokal (Pelat DN), meskipun ada peraturan yang mewajibkan setiap kendaraan yang beroperasi lebih dari tiga bulan untuk segera dimutasikan. Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tengah, hingga akhir tahun dua ribu dua puluh tiga, tercatat ada empat ratus delapan puluh delapan kendaraan perusahaan tambang dan perkebunan yang masih menggunakan pelat dari luar daerah. Ketidakpatuhan ini jelas menghambat potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
Siapa yang Terlibat?
Perusahaan-perusahaan besar seperti PT CP, PT GN, dan PT IM menjadi sorotan dalam masalah ini. Mereka diketahui memiliki lebih dari empat ratus kendaraan yang belum dimutasikan. Meski Bapenda sudah berusaha menarik pajak dengan memberikan insentif berupa pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II, hasilnya belum maksimal. Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Sulawesi Tengah mengungkapkan, “Kami telah melakukan sosialisasi kepada semua perusahaan dan Samsat di seluruh Sulawesi Tengah, namun masih banyak yang belum mematuhi aturan.”
Biaya dan Proses yang Rumit
Dari hasil investigasi, terungkap bahwa banyak perusahaan mengeluhkan biaya untuk memutasi kendaraan yang dianggap terlalu tinggi. “Walaupun ada pembebasan BBNKB II, masih banyak biaya tambahan lain yang harus kami keluarkan. Ini menjadi kendala besar bagi kami,” kata seorang manajer perusahaan tambang yang enggan disebutkan namanya. Selain biaya, perusahaan juga mengeluhkan proses administrasi yang dianggap rumit dan lambat. “Kami butuh proses yang lebih cepat dan sederhana. Banyak kendaraan kami beroperasi di beberapa provinsi, jadi mutasi ini menjadi sulit,” tambahnya.
Dampak Bagi Pendapatan Daerah
Sebenarnya, jika kendaraan-kendaraan ini segera dimutasikan, Sulawesi Tengah bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor lebih dari dua miliar rupiah per tahun. Uang tersebut sangat penting untuk meningkatkan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan layanan publik. “Jika kendaraan ini dimutasikan, penerimaan pajak kita bisa meningkat pesat. Sayang sekali, potensi PKB yang lebih dari dua miliar rupiah terhambat karena masalah ini,” jelas Kepala Subbidang Pajak Bapenda Sulawesi Tengah.
Upaya Pemerintah untuk Menyelesaikan Masalah
Pemerintah daerah melalui Bapenda terus melakukan sosialisasi dan memberikan insentif untuk mendorong perusahaan agar segera mengurus mutasi kendaraan. “Kami juga mempertimbangkan insentif tambahan atau kebijakan yang lebih menarik agar perusahaan mau mematuhi regulasi,” kata seorang pejabat Bapenda.
Tindakan Tegas Menanti
Jika perusahaan masih mengabaikan kewajiban ini, Satlantas setempat siap mengambil tindakan tegas. “Kami akan menertibkan kendaraan yang melanggar aturan. Sesuai hukum, kendaraan yang beroperasi lebih dari tiga bulan harus dimutasikan,” tegas seorang petugas Satlantas.
Harapan dari Masyarakat
Masyarakat Sulawesi Tengah berharap agar permasalahan ini segera teratasi. Potensi pajak yang hilang bisa digunakan untuk memperbaiki jalan, membangun fasilitas umum, dan meningkatkan layanan kesehatan. “Sangat disayangkan jika potensi sebesar itu tidak dimanfaatkan. Perusahaan seharusnya patuh terhadap aturan yang ada,” ungkap seorang warga.
Konfirmasi dari PT ANA
Awak media juga menghubungi PT ANA, salah satu perusahaan terbesar di Morowali yang juga terlibat dalam masalah ini. Melalui WhatsApp Humas PT ANA, perwakilan perusahaan, Pak Roby, menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan tanggapan. Namun, hingga berita ini ditayangkan, redaksi belum menerima jawaban resmi.
Kesimpulan
Dengan potensi PKB yang lebih dari dua miliar rupiah terancam hilang, semua pihak berharap agar proses mutasi kendaraan segera dilakukan. Pajak ini bukan hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga membantu perusahaan beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada.nLaporan: Royman M. Hamid – Intergreenmedia.co.id
